cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vo. 06, No. 04, Agustus 2018" : 38 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH LAUNDRY DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR A.A. Pt. Paramitha P.D; I Nyoman Suyatna; NGA Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.048 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Laundry Di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar". Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh pengusaha-pengusaha kecil seperti laundry, harus mulai diperhatikan terutama di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah laundry di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statutory approach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical and conseptual approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber air di Kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan Perwali Denpasar No. 40 Tahun 2013 susah untuk diimplementasikan dan hanya dibatasi pada larangan pembuangan air limbah ke sumber air dengan cara menyasaratkan dalam perizinan untuk membuat Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air. Penegakan Hukum terkait pelanggaran pembuangan air limbah laundry ke sumber air di Kecamatan Denpasar Selatan, didasarkan pada ketentuan sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Limbah Laundry, Sumber Air
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK BAU PENANGANAN SAMPAH DI TPA PESANGGARAN Luh Putu Nitya Dewi; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.679 KB)

Abstract

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Bali yang semakin pesat otomatis berpengaruh terhadap jumlah sampah beserta penanganannya. Bau tidak sedap yang berasal dari kegiatan penanganan sampah menyebabkan warga yang berada dekat maupun jauh dari lokasi terganggu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah yang menyebabkan penanganan sampah di TPA Pesanggaran menimbulkan bau tidak sedap dan hak masyarakat terhadap lingkungan yang kurang sehat karena dampak bau tersebut.Artikel ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang mana kegiatan penanganan sampah seharusnya memperhatikan pencemaran udara dan kesehatan. Namun,terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Sumber data primer diperoleh dari masyarakat yang terkena dampak bau dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang didapat kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil dari pembahasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa studi kajian kelayakan lingkungan dalam penanganan sampah di TPA Pesanggaran telah dilakukan, namun terdapat ketidak cermatan dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut sehingga menimbulkan dampak bau. Akibat dampak bau penanganan sampah di TPA Pesanggaran maka masyarakat berhak mengajukan keberatan atau pengaduan kepada pihak terkait. Namun keberatan yang diajukan belum ditanggapi serius oleh pihak pengelola dan dengan adanya lebih dari satu lembaga pengelola membuat pengaduan belum dapat ditangani dengan baik. Kata Kunci: Bau tidak Sedap, Efektivitas, Penanganan Sampah
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA DI PROVINSI BALI A. A. Ngr. Eka Bhuana Putra; I Nyoman Suyatna; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.174 KB)

Abstract

Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata dalam pengelolaan industri diperlukan tenaga kerja yang professional sehingga tetap optimis dengan tenaga kerja yang dimiliki dan mampu bersaing dalam MEA. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengatura pengawasan dan kendala-kendala dalam mengawasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta, pendekatan kasus dan pendekatan perundangan. Melalui penelitian hukum empiris dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengawasan pemerintah terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata di Provinsi Bali dapat belum diatur secara rinci, karena Peraturan Daerah mengatur tentang lembaga sertifikasi masih terbatas. Sejauh ini pemerintah Provinsi Bali belum menanggapi secara serius upaya penyediaan tenaga kerja dengan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dilakukan lebih gencar dilakukan oleh LSP yang ada di Provinsi Bali tanpa melibatkan pemerintah, sehingga masyarakat sebagai sasaran LSP belum merata di seluruh Bali. Faktor yang menghambat dilaksankaan sertifikasi profesi pariwisata di Provinsi Bali adalah tenaga kurang memahami regulasi dan pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai bukti tertulis terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja, selain itu industri juga kurang memahami regulasi dan pentingnya sertifikasi sebagai upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menunjang pencapain tujuan perusahaan, serta masih kurangnya penghargaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki sertifikat oleh industri sehingga tenaga kerja tidak ingin melakukan sertifikasi profesi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghargaan yang diperoleh. Kata kunci: pengawasan pemerintah, lembaga sertifikasi profesi pariwisata
PELAKSANAAN KEWENANGAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP) DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PENERTIBAN PARKIR YANG DISELENGGARAKAN DESA PAKRAMAN Putu Ari Permadi; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.108 KB)

Abstract

Kepadatan penduduk di Kota Denpasar menimbulkan dampak yaitu semakin banyaknya kendaraan bermotor sehingga membutuhkan lahan parkir agar tidak mengganggu kenyamanan berlalulintas. Melihat adanya peluang untuk memperoleh pendapatan, Desa Pakraman yang ada di Kota Denpasar memanfaatkan lahan yang ada untuk digunakan sebagai area/lahan parkir dengan memungut biaya parkir. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu pemahaman mengenai kegiatan parkir yang dapat dikualifikasikan sebagai pungutan liar dan pemberian sanksi terhadap pengelolaan parkir oleh Desa Pakraman di Kota Denpasar yang teridentifikasikan pungutan liar. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar dalam penertiban pungutulan liar pada parkir yang diselenggarakan desa pakraman. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Adapun sumber data primer diperoleh di Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar dan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis lalu disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan parkir yang teridentifikasikan pungutan liar adalah kegiatan parkir yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kota Denpasar atau penyelenggaraan parkir telah mengikuti aturan di Kota Denpasar akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat petugas/oknum yang tidak mengikuti aturan. Sanksi yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan parkir oleh Desa Pakraman yang teridentifikasikan pungutan liar yaitu sanksi pidana dan pembinaan oleh Inspektorat Kota Denpasar. Kata Kunci: Desa Pakraman, Parkir, Pemberantasan, Pungutan Liar.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) OLEH PEMERINTAH KOTA DENPASAR I Gede Abitha Satria; A.A. Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.992 KB)

Abstract

Setiap desa pakraman di Bali memiliki lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa pakraman sebagai aset bangsa dalam sektor perokonomian. Lembaga keuangan ini diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat, termuat didalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengelolaan LPD diatur dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaannya sangat penting, olehkarena itu harus adanya pengawasan terhadap LPD yang dilakukan oleh pemerindah daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dokumen dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar di bebankan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar. sesuai Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45 / 33 / HK / 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi LPD Kota Denpasar Tahun 2017. Pengawasan secara umum dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Denpasar di bantu oleh BPD Bali dan akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Dalam pengawasan tersebut harus diketahui tujuan dan fungsi yang dilaksanakan oleh LPD. Serta dalam pengawasannya perlu mengetahui peraturan yang ada. Tujuan dan fungsi dari LPD adalah sebagai sarana untuk membantu perekonomian masyarakat desa pakraman agar kehidupan masyarakat sejahtera dan lebih baik. Kata kunci : Pengawasan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pemerintah, Kota Denpasar
ANALISIS PENGATURAN DALAM PERJANJIAN BILATERAL TENTANG YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL STATUS PERSONEL PADA PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER ASING Kadek Genia Teresia; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.852 KB)

Abstract

Dewasa kini, pembangunan pangkalan militer asing bukanlah suatu hal yang luar biasa. Pembangunan pangkalan militer asing di luar wilayah negaranya masih dilakukan oleh beberapa negara. Permasalahan yang kerap timbul adalah tentang penegakkan yurisdiksi kepada personel militer yang bertugas di pangkalan militer tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan hukum internasional yang baku terkait penerapan yurisdiksi di pangkalan militer asing. Berbeda dengan yurisdiksi ekstrateritorial pada Kantor Kedutaan Besar negara yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perjanjian bilateral antara dua negara, yaitu negara yang akan menempatkan pasukan militer (sending state) dan negara yang akan memberikan kewenangan atas yurisdiksi tersebut (receiving state). Perjanjian bilateral ini disebut Status of Forces Agreement (SOFA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep yurisdiksi ekstrateritorial dalam perjanjian SOFA tentang status personel pada pangkalan militer asing. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dan kesamarataan posisi antar negara pihak perjanjian. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan internasional mengenai perjanjian bilateral yang harus mengatur yurisdiksi tersebut.Kata Kunci: pangkalan militer asing; yurisdiksi ekstrateritorial; perjanjian bilateral tentang status personel
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 MENGENAI OBJEK WISATA ALAM AIR TERJUN NUNGNUNG Ni Luh Chintya Pratiwi; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.269 KB)

Abstract

Dalam menciptakan penataan ruang yang selaras diperlukan koordinasi antara peraturan tertinggi hingga yang paling rendah. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam melimpah yang memiliki nilai ekonomis dan daya tarik tersendiri. Khususnya di Bali, keindahan Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung mampu memikat perhatian domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap Objek Wisata Alam tersebut dan bagaimana partisipasi yang dilakukan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian alam disekitar kawasan Objek Wisata tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan perundang-undangan, data primer dan data sekunder. Adapun hasil penulisan ini adalah keberadaan Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033. Dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a disebutkan bahwa Objek Wisata Air Terjun Nungnung termasuk ke dalam kawasan daya tarik wisata alam. Bentuk partisipasi yang telah dilakukan masyarakat diantaranya pengelolaan sampah, penyebaran informasi objek wisata, penanggulangan bencana alam, dan penyediaan fasilitas. Agar kenyamanan dikawasan Objek Wisata tetap terjaga diperlukan adanya renovasi kembali terhadap beberapa fasilitas yang tidak layak. Serta lebih diperjelas mengenai presentase hasil retribusi dan pengawasan dalam Perda Kabupaten Badung. Kata Kunci: Implementasi, Penataan Ruang, Bali
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Made Andika Wesnala; I Nyoman Suyatna; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.367 KB)

Abstract

Pemasangan reklame dalam berbagai jenis semakin tidak terkendali menimbulkan kesan kumuh dan merusak estetika serta keindahan dari suatu kota jika tidak diatur dan ditata dengan baik. Melalui peraturan walikota tentang penyelenggaraan reklame diharapkan dapat terlaksana secara bersinergi antara pemerintah kota dengan pihak penyelenggara reklame. Rumusan masalah dari makalah ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggraan reklame di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sert menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame tanpa izin telah dilaksanakan dengan melakukan pembongkaran dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bersama Tim Penyelenggaraan Reklame. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reklame adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya hukum. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Reklame, Pelaksanaan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.891 KB)

Abstract

Pajak karaoke merupakan bagian dari pajak hiburan yang menjadi salah satu sumber pemasukan kas daerah. Pajak karaoke menjadi salah satu penyumbang pajak hiburan terbesar di Kota Denpasar. Sehingga perlunya dilaksanakan pengaturan yang baik untuk mendukung potensi tersebut. Artikel ini membahas mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagai pedoman yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan karaoke di kota Denpasar. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan dalam penulisan ini, yang mengkaji peraturan hukum positif dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melihat das sollen dengan das sein. Melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar bisa dilihat bahwa pengaturan mengenai pemungutan pajak di Kota Denpasar masih efektif, berdasarkan dari jumlah target realisasi pajak daerah tiap tahunnya yang terlampaui dan terus meningkat. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila melanggar Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Namun sejauh ini sanksi yang diterapkan hanya berupa sanksi administratif karena wajib pajak masih bisa diatur dan dibina dengan baik.Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hiburan, PAjak Pemungutan Pajak Hiburan
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM KAITANNYA DENGAN USAHA TOKO MODERN (MINIMARKET) DI KABUPATEN GIANYAR Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.806 KB)

Abstract

Jumlah toko modern (minimarket) di Kabupaten Gianyar berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan, yakni mengenai penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta, perundangan, konsep hukum yang digambarkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang surat izin usaha perdagangan telah dilaksanakan cukup baik, namun sanksi yang diberikan kepada 54 unit toko modern belum terlaksana. Faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yakni: faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor fasilitasi; faktor prilaku masyarakat; faktor kebudayaan. Kata Kunci: Minimarket, Penegakan Hukum, Faktor Penegakan Hukum

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue